Pada tanggal 21 Desember, wartawan memperoleh informasi dari rapat keempat Komite Rakyat Distrik Wulingyuan yang baru saja ditutup bahwa pada tahun 2016, selain berupaya keras memperkuat proyek, pariwisata, perkotaan, ekologi, pengentasan kemiskinan, keuangan dan perpajakan, serta pembangunan sosial, Distrik Wulingyuan juga akan dengan sungguh-sungguh memperkuat pembangunan pemerintah itu sendiri, berupaya membentuk pemerintahan "lima tipe": bertanggung jawab, inovatif, berbasis hukum, melayani, dan bersih.
Pembangunan Pemerintahan yang Bertanggung Jawab dan Inovatif
Membangun pemerintahan yang bertanggung jawab. Menanamkan kesadaran tanggung jawab yang berani, berani menghadapi masalah besar, berani menghadapi kontradiksi, berani bertanggung jawab atas kesalahan, dan berani melawan tren buruk. Harus berlandaskan kondisi nyata daerah, menetapkan gagasan secara ilmiah, aktif merencanakan proyek, mengambil keputusan dengan tegas, dan benar-benar memikul tanggung jawab memimpin pembangunan. Harus menyeluruh memperdalam penanganan khusus "malas, lamban, dan tidak disiplin", dengan tegas mengoreksi fenomena tidak bertindak sebagai pejabat, dan dengan daya eksekusi yang kuat mendapatkan kepercayaan rakyat.
Membangun pemerintahan yang inovatif. Memperkuat kesadaran inovasi, terutama dalam hal penanaman modal, pembebasan lahan dan relokasi, pembiayaan proyek, serta dalam memperdalam reformasi lembaga pemerintah, reformasi kendaraan dinas, reformasi pemakaman, dan berbagai reformasi lainnya, harus berani membebaskan pikiran, berani melanggar kebiasaan, terus menemukan jalan baru, dan mencapai lompatan baru. Memperkuat langkah inovatif, dengan fokus pada masalah hangat, sulit, dan menjadi fokus dalam pembangunan, dengan sungguh-sungguh mengidentifikasi penyebab masalah, menemukan titik fokus penyelesaian masalah, dan secara kreatif mendorong pengembangan pekerjaan.
Pembangunan Pemerintahan Berbasis Hukum dan Melayani
Membangun pemerintahan berbasis hukum. Berpegang pada penggunaan kekuasaan dan pelaksanaan urusan sesuai hukum, memastikan kewenangan hukum harus dijalankan, dan tanpa izin hukum tidak boleh bertindak, secara sadar menggunakan kekuasaan di bawah batasan hukum, menggunakan kekuasaan dalam kerangka sistem. Secara aktif menerima pengawasan dari Dewan Perwakilan Rakyat dan Konferensi Permusyawaratan Politik Rakyat, dengan sungguh-sungguh menangani saran dan proposal dari anggota dewan dan anggota konferensi, serta mendengarkan pendapat dari berbagai kalangan secara luas. Memperdalam keterbukaan urusan pemerintahan, dengan tegas melaksanakan aturan kerja pemerintah dan sistem pengambilan keputusan kolektif "tiga hal besar dan satu hal besar", serta secara mendalam menerapkan sistem daftar kekuasaan, daftar tanggung jawab, dan daftar negatif, sehingga kekuasaan pemerintah berjalan di bawah sinar matahari.
Membangun pemerintahan yang melayani. Selalu menempatkan kepentingan rakyat di posisi tertinggi, secara mendalam melaksanakan kegiatan khusus seperti "sistem tiga tiga" untuk melayani rakyat, "tiga harus" untuk melayani wisatawan, dan "satu masuk dua kunjungan", sehingga dapat bertanya kepada rakyat tentang kebijakan, meminta pendapat rakyat, dan mengetahui kebutuhan rakyat. Dengan sungguh-sungguh melaksanakan hal-hal nyata dan baik untuk kesejahteraan rakyat, berusaha keras menyelesaikan masalah yang paling diperhatikan, paling menonjol, dan paling nyata bagi rakyat, serta benar-benar menyelesaikan kebutuhan mendesak dan menghilangkan kekhawatiran rakyat. Secara ketat melaksanakan sistem penanggung jawab pertama, sistem penyelesaian dalam batas waktu, dan sistem pertanggungjawaban, serta terus meningkatkan efisiensi pelayanan pemerintah.
Pembangunan Pemerintahan yang Bersih
Membangun pemerintahan yang bersih. Mematuhi garis bawah sebagai pejabat dan manusia, tanpa henti memberantas "empat tren buruk", memastikan pikiran tidak "keluar jalur", kekuasaan tidak "melampaui batas", dan garis bawah tidak "dilanggar". Berpegang pada kebijakan mengobati gejala dan akar masalah, penanganan menyeluruh, pencegahan dan penindakan bersamaan, serta mengutamakan pencegahan, memperkuat pengawasan dan pembatasan pada bidang kunci, mata rantai kunci, dan posisi kunci, menggunakan sistem untuk mengelola kekuasaan, mengelola urusan, dan mengelola orang. Secara mendalam melaksanakan penanganan khusus gaya kerja, dengan ketat melaksanakan berbagai ketentuan dari pusat, provinsi, kota, dan kabupaten terkait pembangunan partai yang bersih dan pemerintahan yang bersih, dengan tegas menangani kasus pelanggaran hukum dan disiplin, serta membangun citra pemerintah yang bersih dan berwibawa.